Makumat Pelayanan

Home > Layanan Publik || Informasi & Pengaduan > Makumat Pelayanan

Written by Zulkarnain on 12 April 2026. Hits: 313

Landasan Pelayanan Publik

Pelayanan publik Pengadilan Agama Batam berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang berasaskan sebagai berikut:

1 Kepentingan umum

2 Kepastian hukum

3 Kesamaan hak

4 Keseimbangan hak dan kewajiban

5 Keprofesionalan

6 Partisipatif

7 Persamaan perlakuan / Non-diskriminatif

8 Keterbukaan

9 Akuntabilitas

10 Fasilitas khusus kelompok rentan

11 Ketepatan waktu

12 Kecepatan, kemudahan, keterjangkauan

Download UU No. 25 Tahun 2009

Dalam pelaksanaannya, pelayanan kami juga berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi pencari keadilan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Lihat SK KMA No. 026 Tahun 2012 Lengkap

Permohonan Informasi

Bantuan Hukum

Pengaduan

Tata Cara Permohonan Informasi

Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi terdiri dari Prosedur Biasa dan Prosedur Khusus. Layanan ini mencakup permohonan melalui surat atau media elektronik, informasi bervolume besar, serta kategori informasi yang tersedia setiap saat bagi publik.

Selengkapnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan di lingkungan Pengadilan Agama Batam mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009. Pedoman ini menjamin pelaksanaan penanganan pengaduan yang transparan dan akuntabel di lembaga peradilan.

Selengkapnya

⯑ Aplikasi Pendukung